• (0913) 21990 - 21909

PROFIL

YAYASAN MUSLIM BURU

UNIVERSITAS IQRA BURU

Jl. Prof. Dr. Abd. Bassalamah, Namlea

PROFILE UNIVERSITAS IQRA BURU

Keberadaan Universitas Iqra Buru sebagai salah satu perguruan tinggi suwasta di kawasan Timur Indonesia , pada mulanya berasal dari penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) antara pihak pemerintah Kabupaten Buru dengan Universitas Muslim Indonesia Makassar, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui suatu lembaga pendidikan tinggi pada tanggal 4 November 2000. pada awalnya, Universitas Iqra Buru dikenal dengan nama Universitas Muslim Indonesia Buru, untuk itu ketika diterbitkannya izin operasional oleh Dirjen DIKTI dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 154/D/O/2003 tertanggal 5 September 2003 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Universitas Iqra Buru di Kabupaten Buru – Maluku diselenggarakan oleh Yayasan Muslim Buru di Maluku, dengan sendirinya UMI Buru berubah nama menjadi Universitas Iqra Buru.

Universitas Iqra Buru (UNIQBU) dibawah naungan Yayasan Muslim Buru memiliki 7 (tujuh) fakultas dengan 13 program studi. selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, UNIQBU juga menyelenggarakan program ekstention untuk beberapa program studi disamping program reguler yang dijalankan.

Dipilihnya nama “IQRA”, menurut para penggagasnya berasal dari ayat pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti “Bacalah!”. Bacalah!/membaca mengandung arti yang sangat luas bagi pengembangan pendidikan dan dakwah, sehingga diharapkan Universitas Iqra Buru dapat menjadi ujung tombak dalam mendidik masyarakat untuk dapat membaca dan memahami segala bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini sebagai amanah dalam mencari dan mensyukuri nikmat Allah swt.

VISI

Dalam upaya mengaktualisasikan diri maka UNIQBU bersama berbagai stakeholder dalam rapat kerja pertama telah merumuskan visi UNIQBU (2026) yakni ” Menjadikan UNIQBU sebagai perguruan tinggi terbaik di Maluku dan Pengembangan SDM yang cerdas dan kompetitif”.

MISI

1. Membentuk insan yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah

2. Membentuk insan yang memiliki integritas keeilmuan dan integritas moral – akhlak

3. Membentuk insan yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi

4. Menjadikan IWA2-ISO.9000 sebagai standar dalam sistem penjaminan mutu institusi

5. Menjadikan UNIQBU sebagai “Problem Solver” untuk kemaslahatan masyarakat

6. Menjadikan UNIQBU sebagai lembaga “Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dan

7. Menjadikan UNIQBU sebagai gudang atlet , Qori’ dan Qoriah berprestasi.

TUJUAN

Mengembangkan penguasaan dan kemampuan penerapan IPTEKS (Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) demi kemaslahatan ummat.

STATUTA UNIVERSITAS IQRA BURU

STATUTA

UNIVERSITAS IQRA BURU

MUKADDIMAH

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Mama Penyayang, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal mengenal dalam ikatan silaturrahim. Allah menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi potensi untuk memanfaatkan segala yang terkandung di dalamnya menurut ketentuan syariat Islam.

Allah adalah pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta beserta manusia yang ada di dalamnya. Manusia diperintahkan mempelajari dan memiliki kepandaian agar mampu berpartisipasi dalam mengelola dan memelihara kelestarian alam ini sehingga memberi manfaat dan nikmat yang sebesar-besarnya kepada kehidupan manusia.

Sistem pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan ke­hidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, berkepribadian yang terpuji, percaya diri, mandiri, berdisiplin, jujur, mampu bekerja keras, berbudi luhur dan memiliki rasa tanggung jawab keagamaan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Universitas Iqra Buru sebagai lembaga pendidikan dan da’wah, memikul tanggung jawab untuk mencerdaskan ummat manusia melalui pendidikan dan da’wah, dengan melahirkan sarjana muslim yang bertaqwa, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, setiakawan, cinta tanah air dan mencegah kerusakan lingkungan baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Untuk melaksanakan peran Universitas Iqra Buru, diperlukan suatu landasan pedoman dasar untuk merencanakan, menyelenggarakan kegiatan dan mengembangkan program pendidikan dan dakwah.

Dengan hidayah, inayah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka Statuta Universitas Iqra Buru ini ditetapkan guna menjadi pedoman pelaksanaa tugas dan tanggung jawab sivitas akademika.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:

  1. Statuta adalah ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan bersama oleh Yayas­an dan Universitas, menjadi pedoman dasar bagi Universitas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan fungsional.

2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab langsung di bidang pendi­dikan nasional dan menteri lain yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar departemen pendidikan nasional

3. Yayasan adalah Yayasan Muslim Buru sebagai Badan Penyelenggara Universitas yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Nomor 13 tanggal 13 Juli 2002 yang selanjutnya disebut Yayasan

4. Perguruan Tingi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendi­dikan tinggi dan berbentuk universitas.

5. Pendidikan nasional adalah proses pencerdasan dan pembentukan watak manusia Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasar­kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Pendidikan tinggi adalah pendidikan jalur sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan menengah.

7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

8. Pendidikan professional merupakan, pendidikan yang diarahkan terutama kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

9. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akade­mika Universitas untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.

11. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas.

12. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan dan keislaman yang harus ditaati dan dihormati oleh sivitas akademika

13. Otonomi pengelolaan adalah kegiatan pengelolaan yang mengarah kepada perwujudan otonomi keilmuan yang berpedoman pada norma/aturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

14. Tridarma perguruan tinggi adalah pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Warga kampus adalah satuan yang terdiri atas pembina, dosen, mahasiswa dan karyawan pada Universitas.

16. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan sebagai tenaga akademis dengan tugas utama mengajar serta tugas penunjang akademik lainnya pada Universitas.

17. Mahasiswa adalah seseorang peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.

18. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan proses pendidikan pada jenjang program tertentu pada Universitas.

19. Pembina perguruan tinggi adalah penanggung jawab utama pada Universitas.

20. Universitas adalah Universitas Iqra Buru, disingkat UNIQBU, yang selanjutnya disebut Universitas

21. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas, yang selanjutnya disebut Senat.

22. Rektor adalah Rektor Universitas Iqra Buru selanjutnya disebut Rektor

23. Dewan penyantun adalah badan yang diadakan untuk ikut menyantuni per­guruan tinggi yang terdiri atas ulama, cendikiawan dan tokoh-tokoh masyarakat.

24. Fakultas adalah pelaksana pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada Universitas Iqra Buru,yang selanjutnya disebut Fakultas.

25. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas

26. Dekan adalah Dekan Fakultas yang selan­jutnya disebut Dekan.

27. Jurusan adalah unit pelaksana akademik dibawah Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

28. Istilah-istilah lainnya yang tercantum dalam statuta ini tetapi belum didefinisikan maka istilah-istilah tersebut pengertiannya sama dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi.

.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas

Mewujudkan Universitas sebagai lembaga pendidikan dan da’wah yang terkemuka dan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah

Pasal 3

Misi Universitas

(1). Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah yang adaptif, transformatif dan inovatif.

(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan budaya dalam rangka pembuktian dan pengejawantahan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala.

(3) Membentuk insan yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi,

(4) Ikut serta memecahkan masalah emasyarakatan dan memperjuangkan kepentingan umat.

(5) Mengembangkan syiar Islam sesuai perkembangan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Pendidikan

(1). Mengembangkan syiar Islam sesuai perkembangan masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan mengem­bangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang Islami, terutama setelah menyelesaikan program pendidikannya atau telah menjadi alumni.

(2). Mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang Islami serta mengupayakan penggunaanya untuk memperkaya kebudayaan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara Republik Indonesia yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

(3). Meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai khalifah Allah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta mampu menempatkan dirinya dalam suatu tatanan kehidupan yang Islami.

BAB III

TATA URUTAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 5

Tata Urutan

(1) Tata urutan peraturan dalam lingkungan Yayasan terdiri atas:

a. Peraturan dasar Yayasan

b. Keputusan Yayasan

c. Statuta Universitas

d. Keputusan Rektor

e. Keputusan Dekan

f. Peraturan pelaksanaan lainnya:

Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran / Tazkirah

(2) Badan/Pejabat yang berwenang menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Ketua Yayasan, Rektor, dan Dekan.

(3) Kewenangan yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat didelegasikan kepada badan atau pejabat yang ditunjuk secara hirarki dan menurut sifatnya.

Pasal 6

Badan/Pejabat Yang Berwenang

(1) Peraturan Dasar Yayasan dan Keputusan Yayasan ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

(2) Peraturan Yayasan dan Keputusan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan setelah memperoleh masukan melalui Majelis Lengkap Yayasan dan Senat Universitas.

Pasal 7

Statuta Universitas ditetapkan bersama oleh Ketua Yayasan dan Rektor serta memperoleh persetujuan Menteri atau Pejabat Yang Berwenang

Pasal 8

Keputusan Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar dan memper­timbangkan suara Senat Universitas dan Yayasan.

Pasal 9

Keputusan Dekan ditetapkan oleh Dekan setelah mendengar dan mempertim­bangkan suara Senat Fakultas dan Rektor serta Yayasan.

Pasal 10

Materi Peraturan Dasar Yayasan

(1). Hal-hal pokok penyelenggaraan pendidikan dan dakwah.

(2). Hal-hal pokok yang berkaitan dengan strategi dan pengembangan Yayasan berdasarkan visi dan misi

(3) Hal-hal pokok yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan dan pendirian Yayasan.

Pasal 11

Materi Keputusan Yayasan

(1). Hal-hal lebih lanjut yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Dasar Yayasan.

(2). Hal-hal lebih lanjut tentang strategi dan pengembangan yayasan berdasarkan visi dan misi;

(3). Hal-hal lebih lanjut yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan pendirian yayasan.

(4). Hal-hal lain sesuai kebutuhan serta perkembangan pendidikan dan dakwah.

Pasal 12

Materi Statuta

(1). Hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Dasar Yayasan dan Keputusan Yayasan,

(2). Hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan dan perguruan tinggi.

(3). Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan program studi dan kurikulum, evaluasi hasil belajar, kebebasan akademik, susunan organisasi perguruan tinggi, kependidikan, kemahasiswaan, alumni, pembiayaan, pengawasan serta kerja sama.

Pasal 13

Materi Keputusan Rektor

(1). Hal-hal lebih lanjut Peraturan Dasar Yayasan,

(2). Hal-hal lebih lanjut Keputusan Yayasan,

(3). Hal-hal yang telah ditentukan dalam Statuta.

Pasal 14

Materi Keputusan Dekan

(1). Hal-hal lebih lanjut yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Yayasan,

2). Hal-hal lebih lanjut yang berkaitan dengan Keputusan Rektor,

(3). Hal-hal lain sesuai perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan dakwah.

BAB IV

IDENTITAS UNIVERSITAS

Pasal 15

Nama dan Tempat Kedudukan

(1). Universitas Iqra Buru adalah lembaga pendidikan dan dakwah yang melaksanakan pendidikan tinggi serta berada di bawah Yayasan Muslim Buru

(2). Universitas Iqra Buru berkedudukan di Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Pasal 16

Asas, Fungsi dan Pola Ilmiah Pokok

(1) Universitas berasaskan Islam

(2) Universitas sebagai bagian dari proses pendidikan nasional, ikut mencer­daskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu serta martabat manusia Indonesia.

(3) Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah Ilmu dan Teknologi Pedesaan yang berkembang sesuai dinamika pembangunan masyarakat pedesaan terutama di desa-desa yang hidup dalarn kemiskinan.

Pasal 17

Lambang, Bendera dan Mars

(1) Lambang Universitas.

a. Berbentuk mata pena yang berarti Universitas memberi pendidikan, pengetahuan dan teknologi secara urnum yang bersifat universal.

b. Memiliki 5 (lima) sudut melambangkan Pancasila.

c. Isi dan makna lambing

(a) Kata “Iqra” pada nama Universitas bermakna seruan membaca guna mencerdaskan kehidupan Agama, Bangsa dan Negara.

(b) Al-Qur’an dan sunnah dengan sehelai bulu angsa yang tegak di atasnya berarti bahwa Universitas dalam menyelenggarakan pendidikan harus senantiasa merujuk kepada Al-Qur’an dan Sunnah.

(c) Bulan dan bintang melambangkan persatuan urnmat dan rahmat bagi alam semesta.

(d) Matahari melambangkan kehidupan dan kebangkitan dunia pendidikan di Kabupaten Buru

(e) Delapan buah pilar bata merah yang tersusun rnelambangkan delapan Raja/Regenshap yang ada di pulau Buru, yaitu:

– Raja/Regenshap Kaieli

– Raja/Regenshap Tagalisa

– Raja/Regenshap Liliali

– Raja/Regenshap Masarete

– Raja/Regenshap Fogi

– Raja/Regenshap Waisama

– Raja/Regenshap Ambalau

– Raja/Regenshap Lisela

yang berarti seluruh masyarakat mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(f) Padi dan kapas berarti Universitas bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi sebelas butir dan kapas tujuh buah mengingatkan bahwa Universitas didirikan pada tanggal 7 bulan November.

(g) Angka 2000 berarti Universitas mulai dirintis pada tahun 2000.

(h) Warna kuning meiambangkan keceriaan, kemuliaan, kehidupan

dan kebangkitan.

(i) Warna hijau melarnbangkan kemakmuran, kelestarian dan kedamaian.

(j) Warna biru melambangkan kesetiaan, keikhlasan, kedalaman dan kerjasama.

(k) Warna merah melambangkan keberanian,keadilan dan tanggungjawab

(l) Warna hitam melambangkan kedalaman ilmu, kejujuran dasn ketenangan.

(2) Bendera Universitas berbentuk persegi empat panjang, ukuran 300 x 200 cm dan untuk lapangan 150 x 100 cm berwarna dasar hijau.

(3) Hymne Universitas Iqra Buru dan Mars Universitas Iqra Buru adalah nama Hymne dan Mars Universitas.

Pasal 18

Busana Akademik

(1) Busana jabatan pimpinan terdiri atas:

a. Busana jabatan pimpinan Universitas berupa toga warna hitam dan topi segi lima dengan jambul disertai kalung lambang Universitas dipadukan dengan jas dan dasi.

b. Busana jabatan guru besar berupa toga warna hitam dengan bis kecil sesuai warna bendera disiplin ilmu masing-masing guru besar, dipadukan dengan jas dan dasi.

c. Busana guru besar perempuan berupa toga warna hitam dengan bis kecil sesuai warna bendera disiplin ilmu masing-masing guru besar dipadukan dengan kebaya dan jilbab.

d. Busana anggota Senat lainnya berupa toga warna hitam dan topi segi lima dengan jambul disertai selempang atau atribut lainnya , dipadukan dengan jas dan dasi

(2) Busana wisuda terdiri atas

a. Busana wisudawan berupa toga warna hitam dengan topi segi lima dengan jambul disertai selempang sesuai warna bendera fakultas atau atribut lainnya, dipadukan dengan jas dan dasi.

b. Busana wisudawati berupa toga warna hitam dengan topi segi lima dengan jambul disertai selempang sesuai warn2a fakultas atau atribut lainnya, dipadukan dengan kebaya dan jilbab.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, serta memiliki rasa tanggung jawab kebangsaan yang tinggi

. Pasal 20

(1) Jenjang pendidikan yang diselenggarakan adalah Diploma dan Sarjana.

(2) Jumlah dan jenis program studi ditetapkan oleh Senat Universitas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Pasal 21

(1) Pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

(2) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan lebih mengembangkan pola kemampuan belajar mandiri.

(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan dengan cara : kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 22

(1) Penelitian merupakan kegiataan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni guna memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.

(2) Penelitian yang diselenggarakan dapat berbentuk penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research).

(3) Penelitian dapat dilaksanakan secara bekerjasama dengan pihak/lembaga lain atas persetujuan Rektor.

(4) Hasil-hasil penelitian dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah yang diterbitkan khusus untuk itu atau media lain yang dipandang representatif untuk menye­barkan informasi hasil penelitian.

(5) Hasil penelitian dimanfaatkan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, baik di kalangan sivitas akademika maupun pihak/lembaga lain yang bekerja sama dengan Universitas.

(6) Hasil karya intelektual civitas akademika yang dihasilkan atas nama atau atas fasilitas Universitas, menjadi milik Universitas dengan memberikan penghargaan dan imbalan yang layak kepada yang bersangkutan atas hasil karyanya itu.

Pasal 23

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan Islam dalam upaya menciptakan kesejah­teraan masyarakat.

(2). Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk

a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pendidikan dan dakwah.

b. Membina kerjasama (kemitraan) melalui desa mitra binaan dengan melibatkan potensi desa yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya.

c. Membina kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan pemahaman keislaman dan kesajahteraan rnasya­rakat.

Pasal 24

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak/lembaga lain, balk dalam maupun luar negeri atas dasar prinsip saling menguntungkan, dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 26

Bahasa Pengantar

(3) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar bilamana diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan/keterampilan.

(4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar bilamana diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan keterampilan tertentu atau pengembangan akademik.

Pasal 27

Kurikulum

(1). Penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan professional dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Universitas

(2). Bidang studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi pada Universitas ditetapkan oleh Senat Universitas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(3). Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada kurikulum inti dan institusional yang berorientasi pada pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian

(4). Untuk menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, diadakan evaluasi terhadap kurikulum secara periodik

Pasal 28

Kegiatan Akademik

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September atau bulan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester yang masing- masing terdiri atas 16 Minggu.

(3) Pada akhir penyelesaian program pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan wisuda.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 29

Penilaian Hasil Belajar

(1) Kegiatan akademik Universitas diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester

(2) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk pengamatan, presentase tugas atau ujian

(3) Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian semester dan ujian akhir program studi, dapat berupa ujian tugas akhir, ujian tesis

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur oleh Rektor berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Penerimaan Mahasiswa

(1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap tahun ajaran dengan melalui sistem seleksi.

(2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial; serta tingkat kemampuan ekonomi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kampus lslami.

(3) Syarat dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru dan/atau mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat

(4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas melalalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 31

Kebebasan Akademik

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akade­mika Universitas untuk melaksanakan kegiatan yang

terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.

(2) Pimpinan Universitas menghargai dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan keyakinannya yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan tersebut serta hasilnya dapat meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan akademik

(4) Penggunaan sumber daya Universitas oleh pihak lain untuk kegiatan-kegiatan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini dimungkinkan sepanjang tidak ditujukan untuk:

a. Merusak citra lembaga dalam lingkup Yayasan, maupun lembaga-lembaga Islam lainnya.

b. Menyerang dan merugikan orang lain

c. Mengejar keuntungan materi secara pribadi.

d. Menguntungkan secara material ataupun moral bagi golongan tertentu sehingga dapat merusak persatuan umat Islam atau bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pasal 32

Kebebasan Mimbar Akademik

(1) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

(2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, kepantasan, kesopanan, dan keislarnan, serta diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian Islami.

(3) Dalam kaitan dengan kebebasan mimbar akademik, pimpinan Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

Pasal 33

Otonomi Keilmuan

(l) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian Universitas dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

2) Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan dan keislaman yang harus ditaati dan dihormati oleh sivitas akademika

(3) Perwujudan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor setelah mendengar pertimbangan Senat Universitas

BAB VII

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN


Pasal 34

(1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.

(2) Lulusan pendidikan profesional diberikan hak untuk menggunakan sebutan professional

(3) Gelar akademik adalah Sarjana

(4) Ketentuan mengenai gelar akademik sarjana serta sebutan profesional, diatur lebih lanjut dengan peraturan Universitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk memperoleh gelar akademik atau sebutan profesional, seorang mahasiswa harus memenuhi semua kewajiban dan persyaratan yang diatur dalam program pendidikan akademik atau profesional.

Pasal 36

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan.

Pasal 37

(1) Sebagai tanda kelulusan dari Universitas, kepada setiap lulusan diberikan Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor, Dekan dan Pejabat Yang Berwenang.

(2) Pada Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan :

a. Gelar akademik atau sebutan profesional

b. Nama bidang keahlian

c. Program studi

d. Jenjang program

e. Identitas lulusan secara lengkap.

(3) Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk segi empat, berukuran panjang 28,5 cm, lebar 21,2 cm, warna dasar putih dengan logo Universitas di tengah.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 38

Organisasi pada Universitas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

1. Yayasan

2. Dewan Penyantun

3. Pimpinan Universitas

4. Senat Universitas

5 Pimpinan Lembaga atau Unit

6. Pimpinan Fakultas

7. Senat Fakultas

8. Ketua Jurusan, Program Studi dan Laboratorium.

9. Sekretaris Jurusan

10. Unsur Dosen

11. Pelaksana Administrasi

12. Unsur Penunjang, dan

13. Unsur Mahasiswa.

Pasal 39

Yayasan

Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan dan da’wah bertugas dan bertanggungjawab untuk:

(1) Menetapkan statuta lembaga pendidikan dalam lingkungan Yayasan.

(2) Menetapkan ketentutan-ketentutan pokok dan kebijaksanaan umum penye­lenggaraan dan pembinaan Universitas.

(3) Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas

(4) Mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan Universitas.

(5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Tahunan (DARKTA)

(6) Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(7) Memberikan persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pimpinan Lembaga, Dekan, Pembantu Dekan, Biro dan UPT dalam lingkup Yayasan.

(8) Menerima, mengevaluasi dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor secara periodik

(9) Mengangkat tenaga akademis dan karyawan berdasarkan kebutuhan lembaga dalam lingkup Yayasan atas usulan pejabat yang berwenang.

(10) Mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan Universitas secara periodik.

(11) Memberikan laporan tertulis kepada pemerintah tentang penyelenggaraan Universitas.

(12) Berwenang mengangkat pejabat dari lembaga lain di luar Universitas/Yayasan sesuai kebutuhan institusi dan sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.

Pasal 40

Pengurus Yayasan

(1) Pengurus Yayasan merupakan tokoh-tokoh masyarakat Islam yang telah berjasa.

(2) Pengurus Yayasan tidak merangkap pimpinan Universitas atau Fakultas

(3) Pengurus Yayasan yang terpilih menjadi pimpinan Universitas atau Fakultas dinonaktifkan sebagai pengurus Yayasan.

(4) Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan ditetapkan secara periodik dalam rapat pleno Yayasan.

(5 ) Masa jabatan Badan Pelaksana Harian Yayasan 4 (empat) tahun.

Pasal 41

Struktur Organisasi Pengurus Yayasan

(1) Badan Pengurus Yayasan teridiri dari

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Anggota-Anggota.

(2) Badan Pelaksana Harian Yayasan berfungsi sebagai pelaksana harian penyelenggara Yayasan.

(3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengurus diatur dalam peraturan dasar Yayasan.

Pasal 42

Rapat Pengurus Yayasan

(1) Rapat pengurus Yayasan terdiri dan:

a. Rapat Pleno pengurus Yayasan

b. Rapat Pengurus Harian Yayasan

(2) Rapat pleno pengurus Yayasan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(3) Tata cara pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak dicapai kata sepakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 43

Dewan Penyantun

(1) Dewan Penyantun berfungsi memberikan santunan, bantuan pemikiran, dan penyelesaian persoalan-persoalan tertentu yang dipandang penting oleh Rektor maupun Yayasan.

(2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Ketua Yayasan atas usul Senat Universitas, berasal dari orang-orang pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat Islam yang dlpandang memiliki Viisi dan kapabilitas untuk mengembangkan Universitas.

(3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Penyantun dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.

(4). Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan hasil persidangannya disampaikan kepada Rektor dan Ketua Yayasan

Pasal 44

Pimpinan Universitas

Universitas dipimpin oleh seorang Rektor yang dibantu oleh beberapa Pembantu Rektor

Pasal 45

Rektor

(1) Rektor sebagai penanggung jawab utama, memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi serta memelihara hubungan harmonis yang saling bermanfaat antara Universitas dengan lingkungannya

(2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(3) Rektor bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan

(4) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

(5) Bilamana Rektor berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir, Yayasan dapat mengangkat pejabat Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(6) Rektor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, memangku jabatannya untuk masa jabatan yang tersisa.

(7) Masa Jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 46

(1) Yang dapat diangkat menjadi Rektor adalah dosen tetap Universitas yang meme­nuhi syarat sebagai berikut :

a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam

b. Minimal berijazah Magister (S2)

c. Tidak merangkap sebagai pengurus Yayasan

d. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain

e. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar.

(2) Apabila diperlukan, Ketua Yayasan dapat mengangkat Rektor yang berasal dari Perguruan Tinggi / Lembaga lain setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas

Pasal 47

Pembantu Rektor

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Rektor dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor. yang membidangi kegiatan akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan

(2) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Ketua Yayasan.

(3) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(3) Pembantu Rektor bidang akademik membantu Rektor dalarn memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan akademik.

(4) Pembantu Rektor bidang administrasi umum, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

(5) Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang kemahasiswaan, termasuk pembinaan, pelayanan mahasiswa dan alumni.

(6) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk l (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(7) Rektor dapat mengusulkan kepada Ketua Yayasan untuk mengangkat Pembantu Rektor kurang atau melebihi 3 (tiga) orang sesuai kebutuhan dan kemampuan Universitas setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

(8) Pembantu Rektor harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 46 Statuta ini.

Pasal 48

Selain menurut ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang tercantum dalam statuta ini, syarat-syarat lain untuk diangkat menjadi Rektor dan Pembantu Rektor serta tatacara pemberian pertimbangan oleh Senat Universitas ditetapkan oleh Senat dalam bentuk Keputusan Rektor

Pasal 49

Senat Universitas

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.

c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan

d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Daftar Usulan Rencana Kegiatan Tahunan (DURKTA) Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas sebelum disampaikan kepada Ketua Yayasan.

e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas tentang pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

f. Senantiasa mengikuti perkembangan dan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pimpinan Universitas.

g. Memberi pertimbangan pembukaan atau penutupan sebuah Fakultas, jurusan, program studi, laboratorium atau studio kepada Yayasan.

h. Memberi pertimbangan kepada Yayasan mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan memberi pertimbangan kepada Rektor mengenai calon-calon yang diusulkan untuk menjadi Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Ketua UPT serta dosen-dosen yang dicalonkan untuk pemangku jabatan akademik di atas Lektor.

i. Memberi pertimbangan kepada Yayasan mengenai pemberian gelar doktor kehormatan, dan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang dianggap memenuhi syarat.

j. Menangani kasus-kasus pelanggaran etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama balk Universitas.

k. Memberi saran, pendapat atau pertimbangan berkenaan dengan masalah­-masalah yang diajukan oleh pimpinan Universitas.

l. Menyelenggarakan upacara dan peringatan milad Universitas

m. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas.

(2) Senat terdiri dari :

a. Rektor sebagai Ketua

b. Para Pembantu Rektor sebagai Anggota

c. Para Ketua Lembaga sebagai Anggota

d. Para Guru Besar tetap sebagai Anggota

e. Para Dekan sebagai Anggota

f. Seorang Dosen yang mewakili setiap Fakultas sebagai Anggota

g. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Universitas

(3) Ketua Senat dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari anggota senat.

Pasal 50

Rapat – Rapat Senat

(1) Senat Universitas bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, tidak termasuk sidang senat yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara seperti wisuda. serta perayaan milad Universitas

(2) Rapat Senat Universitas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat

(3) Apabila sampai waktu yang telah ditentukan sesuai undangan, jumlah anggota Senat yang hadir belum mencukupi ketentuan ayat (2), Ketua Senat menunda rapat untuk waktu paling lama 2 (dua) jam.

(4) Apabila setelah penundaan waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3), jumlah anggota Senat yang hadir belum mencukupi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2), rapat Senat dilaksanakan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

(5) Tata cara pengambiian keputusan dalam rapat Senat didasarkan atas musyawarah mufakat. dan bila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 51

Komisi-Komisi Senat

(1) Untuk membantu kelancaran tugas, senat Unversitas dapat membentuk komisi-komisi, yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota dari luar Senat Universitas sesuai keahliannya.

(2) Komisi-komisi seperti tersebut ayat (1), dapat terdiri dari :

a. Komisi Pendidikan dan Pengajaran

b. Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyasrakat

c. Komisi Administrasi dan Keuangan

d. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni

e. Komisi Perencanaan dan Kerjasama

f. Komisi Da’wah/syiar Islam

(3) Komisi Senat mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(4) Hasil rapat-rapat Komisi disampaikan kepada Senat Universitas untuk ditetapkan sebagai Keputusan Senat

Pasal 52

(1). Komisi Pendidikan dan Pengajaran bertugas untuk :

a. Merumuskan kebijaksanaan dasar yang menjadi pedoman dalam bidang pendidikan, pengembangan Universitas dan pemanfaatan fasilitas penunjang pendidikan

b. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan

c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program akademik dan professional serta mempertimbangkan program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional serta mempertimbangkan penghentian program yang tidak layak lagi dipertahankan

d. Merumuskan kebijaksanaan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan professional para dosen dan mahasiswa

e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pimpinan Universitas dalam bidang pendidikan pada tahun akademik yang telah berakhir.

(2). Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bertugas :

a. Merumuskan kebijaksanaan dasar Universitas berkenaan dengan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

b. Merumuskan kebijaksanaan berkenaan dengan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas, Juirusan, Lembaga, Pusat, Dosen dan Mahasiswa

c. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap permulaan tahun akademik.

(3). Komisi Administrasi Umum dan Keuangan, bertugas :

a. Merumuskan kebijakan Universitas berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana

b. Memberikan pertimbangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas pada setiap tahun, sebelum diusulkan kepada Yayasan

c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Rektor tentang pelaksanaan kebijaksanaan berkenaan dengan administrasi umum dan keuangan pada setiap permulaan tahun akademik

(4). Komisi Kemahasiswaan dan Alumni, bertugas :

a. Merumuskan kebijaksanaan berkenaan dengan pembinaan mahasiswa khususnya dalam bidang : penalaqran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan akuntabilitas mahasiswa

b. Merumuskan kebijaksanaan berkenaan dengan pembinaan organisasi kemahasiswaan

c. Merumuskan kebijaksanaan berkenaan dengan organisasi Alumni, kerjasama antara Universitas dengan para Alumni baik dengan perorangan maupun dengan organisasi Alumni

d. Mengevaluasi pertanggungjawaban pimpinan berkenaan dengan pembinaan mahasiswa dan alumni pada setiap permulaan tahun akademik

(5). Komisi Perencanaan dan Kerjasama, bertugas :

a. Merumuskan kebijaksanaan dasar mengenai rencana pengembangan Universitas

b. Merumuskan kebijaksanaan dasar Universitas berkenaan dengan pengembangan hubungan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, Lembaga Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha baik di dalam maupun di luar negeri dalam berbagai aspek

c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan program kemandirian melalui dunia usaha dan kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis bagi Universitas

d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Pimpinan tentang pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan kerjasama Universitas serta program kemandirian pada setiap permulaan tahun akademik

(6). Komisi dakwah dan syiar Islam, bertugas :

a. Merumuskan kebijaksanaan dasar Universitas berkenaan dengan pelaksanaan misi Universitas dalam bidang da’wah dan syiar Islam

b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pemanfaatan sarana-sarana da’wah yang dimiliki Universitas

c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Rektor tentang pelaksanaan kebijaksanaan da’wah dan syiar Islam pada setiap permulaan tahun akademik

Pasal 53

Fakultas

(1) Organisasi Fakultas terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Para pembantu Dekan

b. Senat Fakultas

c. Unsur pelaksana Akdemik : Jurusan, Laboratorium dan Kelompok Dosen

d. Unsur pelaksana. Administrasi yaitu bagian tata usaha yang terdiri dari minimal 3 dan maksimal 5 sub bagian.

(2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh seorang atau beberapa orang Pembantu Dekan, yang menangani bidang akademik, bidang administrasi umum dan keuangan, serta bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 54

Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan

(1) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi Fakultas

(2)Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

(3) Dekan Fakultas bertangungjawab kepada Rektor

(4) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan,

(5) Dalam hal Dekan berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir Rektor dapat pengangkat pejabat Dekan setelah meminta pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Ketua Yayasan.

(6) Dekan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, memangku jabatannya untuk masa jabatan yang tersisa.

Pasal 55

(1) Pembantu Dekan/Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dekan Fakultas dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

(2) Pembantu Dekan/Wakil Dekan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.

(3) Rektor dapat mengusulkan kepada Ketua Yayasan untuk mengangkat Pembantu Dekan/Wakil Dekan kurang dari 3 (tiga) orang sesuai kebutuhan dan kemampuan Universitas setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

Pasal 56

Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan/Wakil Dekan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berrturut-turut.

Pasal 57

Dekan dan Pembantu Dekan/Wakil Dekan harus memenuhi syarat-syarat sebagai benkut:

(1). Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam

(2). Minimal berijazah S.l

(3). Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas minimal 2 tahun dan telah memiliki pangkat akademik

(4). Tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tingai lain.

Pasal 58

Selain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan statuta ini, syarat-syarat dan tatacara pemberian pertimbangan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan, ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 59

Senat Fakultas

(1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas, yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas

(2) Senat Fakultas terdiri:

a. Dekan Sebagai Ketua

b. Para Pembantu Dekan sebagai Anggota

c. Para Guru Besar sebagai Anggota

d. Para Ketua Jurusan sebagai Anggota

e. Seorang dosen wakil dari masing-masing jurusan sebagai Anggota

(3) Ketua Senat Fakultas dibantu seorang Sekertaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.

(4) Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 60

(1) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas yang menjadi pedoman bagi Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan tugasnya

b. Merumuskan kebijaksanaan berkenaan dengan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen,

c. Memberikan pertimbangan tentang kemungkinan pengembangan Fakultas balk dari segi status, maupun pengembangan Jurusan, Program Studi, Laboratorium dan atau Studio untuk diajukan kepada Senat niversitas melalui Rektor

d. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas,

e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan

f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala laboratorium

g. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dan atau Rektor mengenai penanganan kasus pelanggaran etika akademik dan pelanggaran aturan lain yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas yang dapat mencemarkan nama baik Fakultas dan Universitas

(2) Rapat Senat Fakultas dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun tidak termasuk rapat Senat dalam rangka pemberian pertimbangan pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan Fakultas

(3) Rapat Senat Fakultas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat

(4) Apabila sampai waktu yang telah ditentukan sesuai undangan, jumlah anggota Senat yang hadir belum mencukupi ketentuan ayat (2), Ketua Senat menunda rapat untuk waktu paling lama 2 (dua) jam.

(5) Apabila setelah penundaan waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3), jumlah anggota Senat yang hadir belum mencukupi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2), rapat Senat dilaksanakan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

(6) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka putusan diambil dengan suara terbanyak,

Pasal 61

Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik terdiri dari:

(1) Jurusan / Bagian, Program Studi dan Laboratorim/Stodio

(2) Lembaga Penelitian

(3) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

(4) Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 62

Jurusan / Bagian

(1) Jurusan/Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan / atau profesional dalam sebagian atau satu cabang pengetahuan dan atau kesenian.

(2) Jurusan / bagian terdiri atas:

a. Pimpinan yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Jurusan / bagian

b. Unsur pelaksana akademik, para dosen

(3) Dalam jurusan/bagian dapat dibentuk laboratorium / studio

(4) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dan persetujuan Ketua Yayasan.

(5) Ketua Jurusan/bagian bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.

(6) Ketua dan Sekretaris Jurusan / Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

(7) Ketua dan Sekretaris jurusan harus memenuhi syarat-svarat sebagai berikut

a. Beriman dan bertakwa menurut ajaran Islam

b. Minimal berijazah Sarjana (S1)

c. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas minimal 2 tahun dan telah memiliki pangkat akademik

d. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain.

(8) Tatacara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas

Pasal 63

Program Studi

(1) Program Studi menyelenggarakan pendidikan akademik terkait dengan gelar gelar akademik dan sebutan professional berdasarkan kurikulum yang berlaku

(2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan

(3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Ketua Yayasan

(4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut’

(5) Tatacara pemilihan dan pengangkatan Ketua Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas

Pasal 64

Laboratorium / Studio

(1) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan teknologi dan seni

(2) Ketua Laboratorium / studio diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul senat Fakultas dan persetujuan Ketua Yayasan.

(3) Ketua Laboratorium /studio diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

(4) Ketua Laboratorium / studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan / Bagian yang bersangkutan.

(5) Kegiatan laboratorium / studio untuk kpentlngan penelitian serta penerapan pengetahuan dan teknologi, diatur dengan Keputusan Yayasan.

(6) Ketua Laboratorium / studio harus memenuhi svarat-syarat sebagai berikut :

a. Beriman dan bertakwa menurut ajaran Islam

b. Minimal berijazah Sarjana (S 1)

c. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas minimal 2 tahun dan telah memiliki pangkat akademik

d. Tidak rnerangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain.

Pasal 65

Lembaga Penelitian

(1) Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang mengkordinasi, memantau, dan menilai peiaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumberdaya yang diperlukan.

(2) Lembaga Penelitian terdiri dari pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

Pasal 66

(1) Pimpinan Lembaga Penelitian terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris

(2) Ketua Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Ketua Yayasan.

(3) Ketua Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Rektor,

Pasal 67

(1) Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Ketua Lembaga Penelitian dan persetujuan Ketua Yayasan.

(2) Sekretaris Lembaga Penelitian bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Penelitian.

Pasal 68

(1) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(2) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam

b. Minimal berijazah magister (S2) untuk Ketua

c. Minimal berijazah Sarjana (SI) untuk Sekretaris.

d. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain

Pasal 69

(1) Lembaga Penelitian di Universitas terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Pusat Penelitian.

(2) Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul ketua Lembaga Penelitian setelah mendapat persetujuan Ketua Yayasan.

(3) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Kepala Pusat Penelitian bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian

(5) Kepala Pusat Penelitian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam

b. Minimal berijazah Sarjana (SI)

c. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain

Pasal 70

(1) Tenaga Ahli pada Lembaga Penelitian adalah para ahli dari berbagai bidang ilmu yang berfungsi membantu pimpinan Lembaga untuk merumuskan berbagai kebijakan penelitian dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penelitian

(2) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga

(3) Tenaga Administrasi adalah kelompok pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi pada Lembaga Penelitian

Pasal 71

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi serta sumber daya yang diperlukan.

(2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

(3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat pelayanan pendidikan, Fakultas, Jurusan, Laboratorium, kelompok dosen dan perorangan dibawah koordinasi Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

Pasal 72

(1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

(2) Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Ketua Yayasan

(3) Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Rektor

Pasal 73

(1) Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan persetujuan Ketua Yayasan

(2) Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab langsung kepada Ketua lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

Pasal 74

(1) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut

(2) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam

b. Minimal berijazah Sarjana (S1)

c. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain

Pasal 75

(1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) pusat pengabdian

(2) Kepala Pusat Pengabdian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat setelah mendapat perse­tujuan Ketua Yayasan.

(3) Kepala Pusat Pengabdian bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat.

(4) Masa jabatan Kepala Pusat Pengabdian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Kepala Pusat Pengabdian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.

b. Minimal berijazah Sarjana (S1)

c. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain

Pasal 76

(1) Tenaga Ahli pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah para ahli dari berbagai bidang ilmu yang berfungsi membantu pimpinan Lembaga untuk merumuskan berbagai kebijakan pengabdian kepada masyarakat dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat

(2) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga

(3) Tenaga Administrasi adalah kelompok pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi pada Lembaga Penelitian

Pasal 77

Lembaga Penjaminan Mutu

(1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah Unit Pelaksana Akademik dengan tugas memproses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan

(2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

(3) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Ketua Yayasan

(4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Rektor

(5) Prosedur dan tatakerja Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan oleh Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 78

Jumlah dan Jenis Pelaksana Akademik

(1). Jumlah dan jenis Jurusan, Program Studi, Lembaga dan Pusat dalam lingkungan Universitas, ditetapkan dalam suatu peraturan sesuai dengan kepentingan akademik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian menurut prosedur yang berlaku

(2). Pada saat statuta ini disahkan, Lermbaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat disatukan, sehingga Universitas hanya memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat yang membawahi 2 (dua) pusat, yaitu : Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.

(3) Pembentukan Pusat-Pusat baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

(4) Untuk sementara waktu Lembaga Penjaminan Mutu ditempatkan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan Nama Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 79

Pelaksana Administrasi

(1) Satuan pelaksana administrasi pada Universitas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akadernik dan kemahasiswaan serta alumni, administrasi umum dan keuangan dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada Universitas berbentuk biro, yang dapat terdiri atas

a. Biro administrasi akademik

b. Biro administrasi umum

c. Biro administrasi keuangan.

d. Biro administrasi kemahasiswaan dan alumni

(3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor

(4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Ketua Yayasan

(5) Jumlah dan jenis Biro, jumlah Bagian dalam setiap Biro, serta fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tata kerjanya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 80

Unsur Penunjang

(1) Unsur penunjang pada Universitas adalah perangkat kelengkapan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang ada di luar jurusan yang dapat berbentuk perpustakaan, laboratorium, pusat komputer, studio, pusat konsultasi dan bantuan hukum, pusat bahasa, poliklinik, pusat penerbitan dan percetakan serta kajian iimiah, pusat studi Islam dan da’wah, pusat pengembangan sumberdaya manusia, pusat informasi dan administrasi serta Iain-lain sesuai dengan kebutuhan Universitas.

(2) Jumlah dan jenis satuan kegiatan dalam setiap unsur penunjang, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Yayasan

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 81

Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.

(2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama untuk mengajar

(3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar bisa dan dosen tamu.

(4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan atau Pemerintah dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Universitas.

(5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas.

(6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu.

Pasal 82

Syarat-Syarat Dosen

(1) Syarat untuk menjadi dosen di Universitas adalah :

a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam

b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945

c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar

d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi

f. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(2) Selain dari syarat tersebut ayat (1), yayasan dapat menentukan syarat-syarat tambahan setelah meminta pertimbangan Senat Universitas melalui Rektor

(3) Selambat-lambatnya 2(dua) tahun terhitung pengangkatan oleh Yayasan sebagaimana tersebut pada Pasal 75 ayat (2), seorasng dosen sudah harus memiliki pangkat akademik

Pasal 83

Jenjang Jabatan Akademik

(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan akademik diatur dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Guru Besar

(1) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga akademik di Universitas

(2) Untuk dapat diusulkan menjadi guru besar setelah memenuhi syarat-syarat :

a. Telah memenuhi persyaratan tersebut Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor

c. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor

d. Memperoleh persetujuan Senat Universitas

(3) Usul untuk menjadi guru besar yang telah disetujui oleh Senat Universitas diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk menilai persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

(4) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul Pimpinan Universitas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Ketua Yayasan

(5) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat menjadi guru besar emiritus di Universitas apabila dibutuhkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (5) diatur dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 85

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pen­didikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.

(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 86

Syarat Mahasiswa

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus

a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah.

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Senat Universitas.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) diatur oleh Rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Lama studi mahasiswa diatur dalam peraturan Universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 87

Hak Mahasiswa

(1) Mahasiswa mempunyai hak

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Universitas

b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.

c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses bela­jar mengajar.

  1. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
  1. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program

studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadual yang ditetapkan dan persyaratan yang berlaku.

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang­-undangan yang berlaku.

h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat kampus.

i. Pindah ke perguraan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi

j . Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 88

Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban

a. Menjunjung tinggi dan rnelaksanakan ajaran Islam serta memelihara citra almamaternya.

b. Mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku dalam lingkup Universitas/Yayasan.

c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas / Yayasan.

d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sumbangan lainnya kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Yayasan.

e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas/Yayasan.

g. Berpatisipasi aktif dalam misi yang diemban Universitas /Yayasan.

h. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I ) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 89

Organisasi Mahasiswa

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dan Fakultas dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas dan Fakultas diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa.

(3) Organisasi kemahasiswaan tersebut ayat (2), menangani kegiatan mahasiswa yang terdiri dari :

a. Meningkatkan kepemimpinan

b. Meningkatkan penalaran dan wawasan

c. Meningkatkan minat dan bakat

d. Meningkatkan kesejahteraan

(4) Nama, bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang bersifat intra, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tetapi tidak bertentangan dengan statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5). Selain organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, di tingkat Fakultas dapat dibentuk Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HMJ.

(6). Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas menjadi tanggungjawab Rektor, di tingkat Fakultas menjadi tanggungjawab Dekan sedang Himpunan Mahasiswa Jurusan menjadi tanggungjawab Jurusan dan atau Program Studi

(7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diatur dengan Peraturan Universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Alumni

(1) Alumni Universitas adalah seseorang yang telah tamat pendidikan di Universitas.

(2) Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas.

BAB XI

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 91

Kode Etik

(1). Keluarga Universitas wajib menjunjung tinggi kode etik yang berlandaskan nila-nilai islami, kaidah moral, kesucian, kejujuran, kebenaran dan kaidah ilmu pengetahuan, kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.

(2) Kode etik keluarga Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas

Pasal 92

Penghargaan

(1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik dan non-akademik.

(2) Kriteria maupun bentuk penghargaan ditetapkan oleh Senat Universitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan vang berlaku.

Pasal 93

Sanksi

(1). Anggota Sivitas Akademika Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi.

(2) Bentuk dan cara pengenaan sanksi diatur dengan Keputusan Rektor atas dasar ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Senat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA
Pasal 94

(1) Sarana dan prasarana merupakan kekayaan Yayasan yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau diukur, baik yang diperoleh melalui wakaf, bantuan dan semacamnya, maupun yang diusahakan sendiri oleh Yayasan dan dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Universitas/Yayasan.

(2) Sarana dan prasarana meliputi

a. Gedung

b. Ruang kuliah

c. Laboratorium/workshop

d. Studio

Pasal 95

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana dimaksud pada pasal 94 ayat (1) diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan

.

(2) Tatacara perolehan sarana dan prasarana diatur oleh pimpinan Universitas dengan persetujuan Yayasan.

(3) Yayasan dapat melakukan berbagai usaha untuk memperoleh, sarana dan pra­sarana dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 96

Sumber Dana

(1) Pembiayaan Universitas bersumber dari Yavasan. pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri yang tidak mengikat dan halal.

(2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

b. Biaya seleksi / ujian masuk dan biaya seleksi / ujian lainnya.

c. Hasil penjualan produk yang dihasilkan Universitas atau unit kerja/organisasi yang berada di bawah lingkungan Yayasan.

d. Hasil karya produk intelektual

e. Hasil kontrak kerja dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

f. Hasil usaha dari Yayasan dan atau Badan Usaha yang dibentuk atas persdetujuan Senat Universitas

g. Sumbangan atau hibah dari perorangan atau lembaga swasta atau pemerintah yang diberikan melalui Yayasan.

h. Sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang­-undangan yang berlaku dan ajaran Islam.

(3) Penerimaan, penyimpanan, pembukuan, penggunaan dana diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 97

Penggunaan Dana

(1) Penggunaan dana diarahkan untuk :

a. Membiayai pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Membiayai kegiatan yang menunjang atau meningkatkan syiar Islam.

c. Membiayai kegiatan lain untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan dan dakwah.

(2) Penggunaan dana dapat pula dilakukan untuk usaha yang dapat menghasilkan produk baik oleh Yayasan sendiri maupun unit kerja/ usaha di bawah lingkungan Yayasan untuk dijual kepada masyarakat sehingga menghasilkan kekayaan yang akan digunakan bagi kelanjutan hidup lembaga/unit dalam lingkungan Universitas/Yayasan

(3) Mekanisme penggunaan dana diatur berdasarkan Peraturan Yayasan.

Pasal 98

Otonomi Keuangan Universitas

(1) Otonomi keuangan mencakup kewenangan untuk menerima dan mengelola anggaran yang berasal dari Yayasan, sesuai dengan rencana dan mekanisme yang telah disyahkan olehYayasan

(2) Universitas dan unit-unit yang ada di bawahnya menyelenggarakan pembukuan berdasarkan ketentuan Yayasan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembukuan keuangan diperiksa oleh Badan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan serta Surnberdaya Yayasan dan atau pihak lain yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 99

Pengawasan

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, diadakan pengawasan akademik, administrasi dan keuangan serta ketertiban masyarakat kampus

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 100

Akreditasi

Akreditasi Universitas dilaksanakan oleh suatu badan akreditasi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku

BAB XV

KERJA SAMA UNIVERSITAS


Pasal 101

(1) Dalam pelaksanaan akademik, Universitas dapat menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri setelah mendapat pertimbangan Senat Unversitas dan persetujuan Yayasan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk

a. Kontrak manajemen

b. Program kembaran

c. Program pemindahan kredit

d. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;

e. Pernanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;

f. Penerbitan bersama karya ilmiah;

g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain, h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diakreditasi di negaranya.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri diatur sesuai peraturan yang berlaku

(5) Kerjasama dengan tujuan khusus dengan berbagai lembaga/badan/instansi dapat dilakukan oleh pelaksana akademik dalam hal ini Fakultas, lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat atas persetujuan Rektor

(6) Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan berbagai lembaga/badan/instansi yang memberikan keuntungan material akan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentruan tersendiri

(2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(3) Dengan ditetapkannya statuta ini maka Statuta Universitas Iqra Buru tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : 26 Agustus 2008

——————————————

YAYASAN MUSLIM BURU UNIVERSITAS IQRA BURU

A.n. REKTOR

KETUA WAKIL REKTOR I

ABD. RAHMAN TUKUBOYA, SE Dr. DJUNAIDI RUPELU, M.Si

NIP : 131 471 276

DISETUJUI OLEH

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XII / MALUKU,

MALUKU UTARA, PAPUA DAN PAPUA BARAT

IR. RAHAWARIN AHMAD, MSIE

NIP : 130 875 364

Tentang Kami

Universitas Iqra Buru adalah salah satu universitas swasta di kawasan Timur Indonesia.

Berada di naungan Yayasan Muslim Buru dengan 7 Fakultas dan 13 Program Studi.

Contact Info

Alamat: Jl. Prof. Dr. Abd. Bassalamah, Namlea

Tel: (0913) 21990

Fax: (0913) 21909

Email:info@uniqbu.ac.id

Twitter Feeds

Twitter @Annie_Bannany Don't aaaarrrrggghhh! We got you. https://t.co/xFLSOrz8nm
1hreplyretweet
Twitter @ChristophRagan Fret not. It's just Twitter, Christopher. https://t.co/xFLSOrz8nm
2hreplyretweet
Newsletter
Masukkan email Anda

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction